NoES INDONESIA: Peraturan Kementrian

Kepengurusan KTP-EL mendapatkan kemudahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-0Be4zzaGxwc/V12wexTusAI/AAAAAAAABFk/6naVlMucjt8hZzE1G1IaW20fJFirEHU5gCLcB/s1600/Surat_Edaran_Percepatan_Penerbitan_KTP-el_dan_Akta_Kelahiran_2_001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="840" src="https://3.bp.blogspot.com/-0Be4zzaGxwc/V12wexTusAI/AAAAAAAABFk/6naVlMucjt8hZzE1G1IaW20fJFirEHU5gCLcB/s640/Surat_Edaran_Percepatan_Penerbitan_KTP-el_dan_Akta_Kelahiran_2_001.jpg" width="609F" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-vzDLNOD7Wl0/V12wfbb5erI/AAAAAAAABFs/k5SDY5UgtSoLySLKodFFOq9P2SLfC6gywCLcB/s1600/Surat_Edaran_Percepatan_Penerbitan_KTP-el_dan_Akta_Kelahiran_2_002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="840" src="https://3.bp.blogspot.com/-vzDLNOD7Wl0/V12wfbb5erI/AAAAAAAABFs/k5SDY5UgtSoLySLKodFFOq9P2SLfC6gywCLcB/s640/Surat_Edaran_Percepatan_Penerbitan_KTP-el_dan_Akta_Kelahiran_2_002.jpg" width="609" /></a></div>
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan kepala daerahnya  untuk mempermudah persyaratan pembuatan akta kelahiran. Ia tidak ingin  ada syarat tambahan yang dikenakan kepala daerah untuk warga yang ingin  mengurus berkas identitasnya.<br />
<br />
<br />
Hal itu tercantum dalam surat edaran bernomor 471/1768/SJ yang  dikirimkan Tjahjo kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh  Indonesia pada 12 Mei 2016 lalu.<br />
<br />
<blockquote>
"Pemerintah daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam  pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan  lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), surat keterangan  catatan kepolisian (SKCK), dan lain-lain,” ujar Tjahjo dalam suratnya  sebagaimana dilansir dari laman situs <i>Setkab.go.id</i>, Sabtu (14/5/2016).</blockquote>
Warga juga tidak memerlukan surat pengantar RT, RW, dan kelurahan atau desa untuk membuat akta kelahiran. Tjahjo meminta para kepala daerah agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.<br />
<br />
Kepala daerah pun diminta memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota untuk bekerja sama dengan  Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di  daerah untuk "jemput bola".<br />
<br />
Mereka diminta mendatangi sekolah TK, SD, SMP, SMA, atau SMK dan  rumah sakit atau puskesmas serta rumah persalinan untuk mempermudah  warga membuat akta kelahiran.Tjahjo pun meminta para kepala daerah memerintahkan Kepala Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota atau unit kerja  yang membidangi administrasi kependudukan di provinsi untuk membuat SMS  atau WhatsApp <i>gateway.</i><br />
<blockquote class="tr_bq">
"Menyebarluaskan nomor <i>handphone</i> kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan, yakni masyarakat," kata Tjahjo.</blockquote>
Tembusan surat edaran tersebut disampaikan ke sejumlah pihak, di  antaranya Presiden RI, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan,  Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Komite I DPD RI, dan semua pimpinan DPRD  provinsi di Indonesia.</div>